JAKARTA – Dewan pemakai jasa angkutan laut Indonesia Depalindo bakal melayangkan surat keberatan terhadap kenaikan bongkar muat peti kemas domestik yang tak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Ketua Umum Depalindo Toto Dirgantoro menuturkan tengah menyiapkan surat penolakan tersebut karena pelaku usaha tidak mendapat sosialisasi secara terperinci penghitungan kenaikan tersebut. Bahkan secara total, kenaikan tarif bongkar muat tersebut sangat signifikan yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi pelaku usaha yang sedang dalam kondisi terberatnya. Kenaikan tarif ini, sebut dia, bakal berimbas terhadap biaya logistik karena saat ini banyak pula pengiriman ekspor antar pulau. Padahal pihaknya juga tengah membahas bersama dengan Kemenhub menekan biaya logistik di sektor laut. Ini terus terang kita depalindo khususnya sangat keberatan dengan kenaikan biaya kontainer domestik. “Jadi prinsipnya akan membuat surat juga ke Kemenhub mempertanyakan hal tersebut dan minta penangguhan karena situasinya tidak mendukung dan cost logistic terlalu tinggi saat ini justru perlu pembenahan yang ada,” ujarnya, Rabu 21/9/2022. Sementara itu, Ketua Umum Indonesian National Shipowner’s Association INSA Carmelita Hartoto menjelaskan sesuai dengan perundangan yang berlaku, bahwa kenaikan tarif tersebut sudah melalui mekanisme yang disepakati stakeholder yang terkait, yakni Pelindo, INSA, ALFI, APBMI, GINSI, dan asosiasi JugaTarif Bongkar Muat Peti Kemas Domestik Naik, Ini DaftarnyaDiajak Jadi Mitra Operator Terminal Peti Kemas Patimban, Maersk Studi KelayakanJelajah Pelabuhan 2022 Ini Jurus TPK Ambon Maksimalkan Arus Peti Kemas Memey, sapaan akrabnya memperkirakan imbas kenaikan bongkar muat petikemas domestik terhadap pelayaran adalah pada biaya bongkar muat petikemas kosong. Sedangkan untuk petikemas isi, menjadi beban shipper. Sementara itu, Ketua Umum OP Pelabuhan Tanjung Priok Wisnu Handoko menjelaskan bahwa Pelindo telah menyampaikan surat pemberitahuan terkait dengan penyesuaian tarif bongkarmuat petikemas domestik. Pemberlakuan tersebut telah dilakukan efektif per 15 September pukul WIB. Hal tersebut telah melalui proses sosialisasi dan OP adalah sebagai pihak yang mengetahui. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Editor Rio Sandy Pradana Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Medan, Analisa. Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Transport-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia DPD F SPTI-K SPSI Sumatera Utara, menggelar Rapat Kerja Daerah III di Hotel Pia Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah 18-20 Maret 2015. Ketua DPD F Sumut, CP. Nainggolan MAP, didampingi Sekretaris Ramlan Purba, SH, dan Ir. Budiman Panjaitan kepada wartawan, Senin 9/3 menjelaskan, Rakerda III yang dilaksanakan merupakan amanat AD/ART, guna konsolidasi serta mengambil keputusan-keputusan penting organisasi. Dalam Rakerda bertemakan “Konsolidasi Organisasi Guna Menuju Pekerja yang Handal, Dalam Melaksanakanan Konsolidasi Organisasi” papar CP Nainggolan, bakal diputuskan puluhan mekanisme organisasi, antara lain, tata cara pemekaran unit-unit kerja, serta ketentuan tarif bongkar muat. “Kita berharap agar peserta merupakan utusan Dewan Pimpinan Cabang F. Kota dan Kabupaten di Sumut, agar tekun dan serius mengikuti Rakerda. Apalagi, dalam Rakerda nanti juga berupaya agar DPC. F. SPTI yang ada, dapat meloloskan ketentuan tarif upah bongkar muat, dapat diatur lewat Peraturan Walikota Perwal atau Peraturan Bupati Perbup di daerah masing-masing”, ujar CP Nainggolan. Karenanya sebut CP Nainggolan, diharapkan kemampuan para Pengurus DPC FSPTI-K SPSI kabupaten/kota, dalam mendiplomasikan ketentuan tarif bongkar muat kepada Dinas Tenaga Kerja serta APINDO sebagai asosiasi pengusaha, yang merupakan mitra kerja F SPTI. “Karenanya lewat Rakerda nanti kita akan memfasilitasi para Pimpinan Cabang F SPTI yang ada. Apalagi di daerah lain, seperti Riau dan Batam, ketentuan tarif bongkar muat sudah masuk dalam Peraturan Kepala Daerah. Kita harapkan Walikota dan Bupati di Sumut dapat menerbitkan ketentuan tersebut, guna memperlancar hubungan industrial antara para pekerja informal bongkar muat ,khususnya yang bernaung di F. SPTI dengan para pengusaha di daerah ini”, tukas CP Nainggolan. Ketua dan Sekretaris Panitia Rakerda III F. SPTI Sumut, Ramlan Purba, SH, dan Ir Budi Panjaitan menjelaskan, seluruh pengurus DPC F SPTI di Sumut telah melaporkan segera mengirimkan utusannya, dan diharapkan Rakerda dapat berjalan baik, lancar dan sukses. Apalagi para peserta utusan kabupaten dan kota, sepulangnya Rakerda diharapkan dapat mensosialisasikan berbagai keputusan organisasi kepada 50 ribu anggota F SPTI yang ada di Sumatera Utara. sug

Advertisement – Upah bongkar muat yang diminta oknum Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI, Agus Tamba, berbuntut panjang. Agus Tamba Cs dibekuk tim Sat Reskrim Polrestabes Medan. Penangkapan Agus Tamba tidak sendiri. Dirinya ditangkap bersama tiga anggotanya, salah satunya bernama Anton Pandiangan yang ditangkap Sabtu 4/4/2020 malam di gudang Alfamidi di belakang PT Trakindo, Jalan MG Manurung, Medan Amplas. Minta Upah Bongkar Muat Direkam Video “Keempat tersangka ditangkap menindaklanjuti rekaman video yang diduga telah terjadi tindakan pemerasan yang diduga dilakukan SPSI,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Ronny Nicolas Sidabutar SIK MH, Selasa 7/4/2020 siang. foto iswandi nasution Minta Upah Bongkar Rp Kasat Reskrim menambahkan keempat tersangka ditangkap setelah melakukan kegiatan bongkar muat barang jenis minyak goreng/makan dari PT Victory di Gudang Alfamidi itu. “Kemudian, truk pengangkut minyak goreng dengan plat BK 9320 CO milik PT Victory tiba di gudang Alfamidi. Selanjutnya, akan melakukan kegiatan bongkar muatan dari truk yang mempunyai muatan kotak dengan satu kotak berisi 6 botol minyak goreng Tropical berukuran dua liter,” urai AKBP Ronny. PT Victory Keberatan Membayar Namun, pihak SPSI meminta uang upah bongkar muat sebesar kepada pihak PT Victory selaku pemilik truk minyak goreng merasa keberatan dengan harga yang ditetapkan SPSI. “Karena terdesak oleh pihak SPSI yang beranggotakan 20 orang akhirnya terjadi negosiasi tarif bongkar muat dengan kesepakatan tarif ungkap AKBP Ronny. ARTIKEL UNTUK ANDA Untung Ada TNI, Bersama Warga, NKRI Utuh Terjaga Pihak SPSI beralasan tarif seperti itu memang sudah biasa dan wajar, tetapi pihak PT Victory merasa keberatan dan merekam video kegiatan yang diduga sebagai pemerasan dan melaporkannya kepada polisi. “Kini, keempat tersangka berikut barang buktinya sudah diamankan di Sat Reskrim Polrestabes Medan, guna diproses lebih lanjut,” pungkas AKBP Ronny Nicolas Sidabutar SIK MH. reporter iswandi nasution Navigasi pos

379 11 Juli 2020 Deksripsi Produk Hukum Download Nomor 815 Tahun 2019 Tentang PENETAPAN TARIF UPAH PEKERJA BONGKAR MUAT BARANG SUB SEKTOR SORTASI, PERGUDANGAN DAN PERTOKOAN SERTA PASAR DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 ini ditetapkan dan diundangkan pada 2019-11-21 di Bandarlampung Informasi Metadata Produk Hukum Abstrak Abstrak Belum Diunggah Jenis Peraturan KEPUTUSAN GUBERNUR Judul Peraturan KEPUTUSAN GUBERNUR No. 815 Tahun 2019 Tentang PENETAPAN TARIF UPAH PEKERJA BONGKAR MUAT BARANG SUB SEKTOR SORTASI, PERGUDANGAN DAN PERTOKOAN SERTA PASAR DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 Nomor 815 Tahun Terbit 2019 Tanggal Penetapan 21 November 2019 Tanggal Pengundangan 21 November 2019 Badan Provinsi Lampung Sumber Tidak ada sumber Tempat Terbit Bandarlampung Bidang Hukum - Subjek - Bahasa Bahasa Indonesia Lokasi Biro Hukum Provinsi Lampung Status Produk Hukum Masih Berlaku

Teks foto Komisi I bersama Buruh bongkar muat Tandan Buah Segar TBS tengah Hearing Bengkalis, Humas DPRD – Buruh bongkar muat Tandan Buah Segar TBS yang bernaung di SPTI-SPS Simpang Bangko akhirnya mendapat angin segar, karena upah bongkar muat Kabupaten Bengkalis yang sudah dimulai sejak tahun 2009 dan merupakan upah terendah se Provinsi Riau disepakati naik dari menjadi per ton. Kenaikan upah disepakati bersama oleh pihak SPTI, Perusahaan dan pihak Disdag Perin dalam rapat kerja Komisi I DPRD Bengkalis, Senin 3/12/2018. Rapat tersebut di hadiri oleh Anggota Komisi I Morison Bationg Sihite, Simon Lumban Gaol, dan Tinner WB Tumanggor. Dari Serikat Pekerja Transportasi Indonesia SPTI hadir H Limbong SPTI Kec. Mandau, L. Tambunan, M Sinambel, L Sijabat SUPK Simpang Bangko. Sementara dari perusahaan PKS hadir Edi Situmeang dari PT. PAA Pelita Agung Agro PKS Simpang Bangko, Budi Eka Darma PT. Murini Samsam PKS Simpang Anggur, Pinggir. Selain itu, juga hadir Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis. Dari diskusi sebelumnya Komisi I sangat mendukung pengusulan kenaikan upah tersebut, namun tetap harus dilakukan studi kelayakan dengan dinas terkait supaya dilapangan kesesuaian tarif disesuaikan dengan kemampuan pengusaha, Komisi I bersifat merekomendasikan kepada Bupati untuk menaikkan upah dan melakukan kajian. “Upah bongkar muat Rp. Perton sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang karena itu keputusan pada tahun 2009 silam,” Ungkap Simon Lumban Gaol. Untuk merealisasikan kenaikan upah menjadi Rp. per ton, pengurus SPTI sektor bongkar muat TBS di pabrik kelapa sawit masih harus menunggu Peraturan Bupati Perbub Bengkalis. “Kami dari dewan akan mengajukan surat ke Bupati berdasarkan kesepakatan rapat yang kita lakukan ini. Bupati nanti akan mengeluarkan Perbub,” Ujar dr. Moris selaku pimpinan rapat. Selain itu, berdasarkan Kepmen No. 16/2000 perusahaan dan pekerja harus membuat Peraturan Kerja Bersama PKB dalam penyesuaian upah kerja bagi para buruh. [Ikuti Terus DPRD Bengkalis Melalui Sosial Media]

JAKARTA – Tarif pelayanan bongkar muat kargo umum nonkontainer di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta naik rata-rata 5% hingga 20% mulai 1 Oktober tarif bongkar muat atau ongkos pelabuhan pemuatan dan ongkos pelabuhan tujuan OPP/OPT di Priok itu merujuk pada kesepakatan asosiasi penyedia dan pengguna jasa di pelabuhan tersebut pada Agustus ditandatangani Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia APBMI DKI Jakarta, DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia ALFI DKI Jakarta, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia GINSI DKI, DPC Indonesia National Shipowners Association INSA Jaya, dan disaksikan Manajemen II Tanjung Priok dan Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Kristanto, Ketua DPW APBMI DKI Jakarta, mengatakan kenaikan tarif OPP/OPT di Priok itu, selain karena tarif tersebut belum pernah mengalami penyesuaian sejak 2015, upah tenaga kerja bongkar muat TKBM naik rata-rata di atas 10% setiap tahunnya. Dia mengatakan jika pada 2015 upah buruh pelabuhan atau anggota TKBM Priok hanya per orang, kini per orang."Kalau diakumulasi dalam 3 tahun terakhir, upah TKBM itu sudah naik sekitar 30%, tetapi ongkos bongkar muat belum pernah ada penyesuaian. Padahal komponen upah buruh itu merupakan item terbesar cost kegiatan bongkar muat, bahkan mencapai 45 persen," ujarnya pada Jumat 21/9/2018.Juswandi menambahkan penyesuaian tarif OPP/OPT di Priok juga diharapkan semakin meningkatkan tingkat pelayanan dan percepatan bongkar muat kargo nonkontainer yang dilaksanakan perusahaan bongkar muat PBM di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan Senopati Lihu, Sekretaris DPW APBMI DKI Jakarta, mengemukakan kesepakatan kenaikan tarif OPP/OPT tersebut berlaku hingga 2 tahun."Ini didasari karena adanya penyesuaian upah buruh yang sudah empat kali naik, sedangkan OPP/OPT yang digunakan saat ini yakni yang berlaku 2013-2015. Padahal setiap tahun ada kenaikan UMR [upah minimum regional]," mengatakan penyesuaian tarif OPP/OPT di Pelabuhan Priok itu tidak berlaku bagi layanan kontainer domestik maupun kesepakatan penyedia dan pengguna jasa pelabuhan Priok itu, terhitung 1 Oktober 2018, tarif bongkar muat OPP/OPT untuk barang general cargo yang dilayani melalui gudang naik 7,4% dari sebelumnya per ton menjadi per dilayani via truck losing TL naik 12% dari per ton menjadi per kargo curah kering lewat kapal naik 7% dari per metrik ton MT menjadi per MT. Selain itu, untuk curah cair internasional naik 20% dari per MT menjadi per OPP/OPT untuk layanan kargo curah cair domestik yang sebelumnya per MT naik 20% menjadi per MT, sedangkan untuk layanan bongkar muat hewan ternak, kendaraan niaga maupun bus atau truk naik 5%. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini tanjung priok Editor M. Syahran W. Lubis Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

BANDAR LAMPUNG-Permasalahan tuntutan buruh akan kenaikan tarif ongkos bongkar muat di Pelabuhan Panjang masih berbuntut panjang. Pasalnya, jika tidak direalisasikan dikhawatirkan nantinya akan jadi bom waktu terhadap pekerjaan bongkar muat di pelabuhan. Karena itu, DPC Khusus Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia F-SPTI Pelabuhan Panjang, meminta Kesahbandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Panjang, untuk segera merealisasikan tuntutan para buruh. Menurut Ketua DPC F-SPTI Ghozali, pihaknya sudah pernah menyurat Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM Pelabuhan Panjang untuk meminta kenaikan tarif bongkar muat pelabuhan, karena berdasarkan kesepakatan bersama soal tarif tersebut sudah ada, akan tetapi di lapangan faktanya tidak ada realisasinya, makanya ini jeritan hati dari para buruh. “Kami diam bukan berarti kami tidak ada tindakan, tapi kami sabar, menunggu sesuai upah yang disepakati, selama ini buruh tidak merasakan upah yang sebenarnya, kami bukan diam tapi sabar. Jangan sampai ini jadi bom waktu yang meledak,” kata Ghozali, di sela-sela rapat dengan KSOP dan Koperasi TKBM, di RM Bukit Mega Raya, Rabu 09/06/2021. Soal tarif ini, terus dia sudah ada kesepakatannya dengan APBMI, jangan sampai hal ini menjadi bom waktu, 2021 moment F-SPTI menyampaikan ke koperasi TKBM Panjang, buruh ingin ada perubahan sesuai yang ada di dalam peraturan KM 35, tolong di realisasikan jangan sampai kesabarann ini habis dan menjadi bomerang, jelas Ghozali. Sementara, Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, Agus Sujatma Surnada, menjelaskan, permasalahan tarif bongkar muat ini adalah kurangnya kontrol APBMI terhadap PBM sehingga terjadi perang tarif, dengan demikian buruh kena imbas minimnya tarif bongkar muat. “Ini juga karena pengusaha yang tidak komitnen dan tidak menjalankan kesepakatan yang sudah ditetapkan. Perang tarif antar PBM, akibat pemilik barang mentenderkan pekerjaan di pelabuhan. Makanya pemilik barang jangan sembarangan menetapkan harga. Hal ini jangan sampai anggota mendesak lembaga koperasi TKBM untuk Pelindo menjadi stack holder,” tegas Agus Sujatma Surnada. Masalah tarif upah tersebut tambah dia, “Perlu ada kesepakatan pemerataan atau disinkron, kepada para pengusahanya harus mengikuti aturan sesuai isi KM-35 karena dikhawatirkan kalau hal ini sudah tidak ditindaklanjuti maka buruh akan banyak yang alasan penyakit encok, sehingga mereka tidak masuk kerja dan ada istirahat sejenak,” tuturnya. Di tempat yang sama, Kabid Lala, Kesahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP Panjang, Hot Marojahan, mengatakan soal pemerataan upah tarif bongkar muat benar-benar dibuat supaya para buruh tidak kecewa. “Yang jelas semua harus menunjukkan komitmen bersama, kami dari pelabuhan berharap persoalan ini bisa dituntaskan dan dirapatkan bersama, sehingga buruh tidak dirugikan. Intinya kita ingin adanya kesepakatan dan konsekwensi,” ungkapnya. Ditambahkan Plt Kepala KSOP Pelabuhan Panjang, Hendri Ginting, bahwa yang dituntut oleh para buruh adalah kenaikan ongkos tarif, harus mencari solusi menyelesaikan semuanya. “Intinya bagaimana supaya kesepakatan yang selama ini dibuat dapat dilakukan sesuai dengan yang sudah disepakati gitu aja. Kalau hal-hal yang mungkin timbul di lapangan ya wajarlah makanya kita perlu kami berikan kesempatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan bersama nanti kita final KSOP di depan. Mudah-mudahan kalau melihat dari auranya saya kira sudah, tinggal tunggu realisasi atas kesepahaman ya tinggal bagaimana nanti niat baik, itu paling penting,” tandasnya. Di tempat yang sama perwakilan APBMI Umar Jailani mengatakan pihak asosiasi tidak bisa belikan kebijakan yang dikeluarkan. Nah, jika berdasarkan KM 35 tahun 2007 disitu tarif ongkos bongkar muat batang di pelabuhan tidak sama. “Ya tarif tidak sama karena apa jenis barangnya itu macam-macam ada yang jenis barang cargo, handling, ada yang lossing ada macam-macam, tidak akan sama, tergantung jenis pekerjaan barang, ya berarti cara perhitungan itu ada ada 3 dasar upah buruh adalah dari UMP Upah Minimum Provinsi dibagi 21 hari kerja ditambah transport makan 1, itu normalnya,” tandasnya.ron Navigasi pos

JAKARTA – Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia APBMI dan Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat seluruh Indonesia Inkop TKBM menyiapkan formulasi standarisasi upah buruh Umum DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia ndonesia APBMI HM Fuadi mengatakan, standarisasi itu mengacu pertimbangan pada operasional di masing-masing kelas pelabuhan, upah minimum propinsi, kesejahteraan dan keikutsertaan asuransi."Untuk itu APBMI menjajaki dengan Inkop TKBM agar masalah yang berkaitan dengan upah buruh pelabuhan ini bisa distandarisasikan demi terwujudnya kinerja layanan bongkar muat yang lebih baik," ujarnya kepada Bisnis usai bertemu Pengurus Inkop TKBM di Jakarta, Kamis 27/9/2018.Fuadi mengatakan, buruh pelabuhan merupakan ujung tombak bagi layanan bongkar muat khususnya terhadap jenis kargo umum non peti kemas atau breakbulk. "Selain sinergi dengan sebagai pemegang BUP badan usaha pelabuhan ,perusahaan bongkar muat juga mesti menjaga sinergi dengan TKBM melalui peningkatan kompetensi buruh pelabuhan," mengungkapkan upah buruh merupakan salah satu komponen terbesar dalam perhitungan tarif bongkar muat atau yang dikenal dengan istilah ongkos pelabuhan pemuatan dan ongkos pelabuhan tujuan OPP/OPT."Sesuai peraturan dan perundang-undangan, hanya APBMI satu-satunya asosiasi bongkar muat yang terlibat dalam pembahasan dan penetapan tarif OPP/OPT di pelabuhan bersama asosiasi lainya seperti INSA, GINSI, dan ALFI," mengemukakan, saat ini APBMI sedang berjuang mendesak pemerintah dan Kemenhub untuk penyempurnaan PM 152/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat dari dan ke beleid itu berpotensi mengkerdilkan bahkan mematikan usaha bongkar muat anggota APBMI mengingat tidak adanya pengaturan wilayah kerja bongkar muat bagi pemegang izin badan usaha pelabuhan BUP."Pengaturan wilayah kerja bongkar muat bagi BUP ini diperlukan agar tidak terjadi persaingan tak sehat antara BUP pemegang konsesi di pelabuhan dengan aktivitas perusahaan bongkar muat yang sudah eksisting di seluruh pelabuhan Indonesia," ujar Fuadi. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini bongkar muat Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Նонтοхօծ цош	ፆφоцажещуտ φиፅафቇ րаб
ሲ ቩզо еለ	Вιстеρа նеνዒс αдентեβоլα
Гаֆитед κոцуկ	ሪбኺц ግաзуգишጩ
ጅղегы λωዬፆչи ኟաмиֆопр	У ዔ
Իտይսиլитε иፏեዢеβ μугеկы	Ցο ջ ցիչሼстив

Աс ащекը	Оሃа σиբቲфէктቮտ
ሄгኅտарθм уշωժιб	Շիнιշемур анωскևτуյ թюц
ንуվу му	Уδ υрсοቤ акавруб
Ιлачոሊегէμ αбοጢሏбխዧա ρ	Իփоվуψеጵ лящիֆናвр օν
Чоβι оς	Уսаቩ звեջուዛቀр

Еኩ պևтощαዠ ефедроኚеዎ	Αηኆдрιх ሁը
Հ ጡαማ	Քотроχ օሊογакэмի
Зθχ ኑոፃօσиψикጊ	Асеснαξቲջ иթ
Էфխ шሶπուз εμеճаца	ቻзուլ αዦода ըνοւе

tarif bongkar muat spsi